Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) baru saja menginisiasi Seruan Aksi Aliansi BEM Se-Karawang menuju Indonesia bubar di Bundaran Novotel, Badami, Selasa (23/6/2026). Akan tetapi, di hari aksi, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) menyatakan sikap untuk tidak ikut serta dalam aksi.
Ketua Umum BEM Fikes, Muhammad Amar, memaparkan alasannya, menurutnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mulai dari kajian dalam konsolidasi yang belum menyeluruh sampai keselamatan massa aksi dengan menyoroti pada tidak ada jaminan keselamatan dari pihak BEM Unsika.
“Kajian yang dimiliki oleh BEM-U menurut kami belum menyeluruh, mereka hanya berfokus pada keuangan dan politik saja. Tapi dalam segi kesehatan untuk si MBG (Makanan Bergizi Gratis) mereka enggak mengkaji. Terus yang kedua dikarenakan mayoritas dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan ini delapan puluh persennya wanita, rentan gitu, terus laki-lakinya pun kemarin yang mau ikut hanya sedikit. Dari BEM-U tersendiri menurut kami belum ada jaminan (keselamatan),” paparnya saat diwawancarai via voice note Whatsapp, Kamis (25/6/2026).
Pernyataan BEM Fikes pada postingan Instagram bemfikesunsika, Selasa (23/6/2026).
Amar menilai sudah sepatutnya kajian yang dilakukan tidak hanya berdasarkan media sosial, tetapi juga dengan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung menerima manfaat.
“Kajian ini (seharusnya) enggak hanya sekedar berdasarkan yang ada pada sosial media gitu. Harusnya kajiannya ini emang benar-benar langsung wawancara pada yang merasakan, yang emang menerima manfaat,” lanjutnya.
Daripada ketidakpercayaan, menurut Amar, pernyataan sikap menjadi bentuk ketegasan BEM Fikes agar BEM Unsika tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk aksi.
“Ini bentuk ketegasan kami bahwasanya harusnya BEM-U ini tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ataupun mengambil aksi ini,” tuturnya.
Sementara itu, BEM-KM FH memiliki nuansa berbeda dalam menanggapi seruan aksi ini. Meski terdiri dari beberapa pertimbangan, Ketua Umum BEM-KM FH, Teguh Kamaruzaman, menekankan alasan ketidaksepadanan tuntutan nasional yang dibawa ke daerah sekaligus tidak sejalannya pola pikir BEM Unsika dengan BEM-KM FH yang cenderung ingin membawa aksi ini ke nasional.
“Rakor (Rapat Koordinasi) Ketua BEM saya sudah bilang sama persis kan bahwasanya FH itu inginnya ke nasional. Karena tuntutan segala yang dituntut dari BEM-U dan segala kronologis yang hari ini diutarakan itu mengarah kepada nasional,” ujarnya saat diwawancarai secara langsung, Kamis (25/6/2026).
Pernyataan BEM FH pada postingan Instagram bemkm.fhunsika, Selasa (23/6/2026).
Teguh menambahkan, sejauh ini jika aksi dilakukan di daerah memang cenderung stuck. Ia menyebut aksi May Day (Hari Buruh) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai contoh dari pembawaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak berkelanjutan.
“Kita berkaca kata BEM-U itu, ‘Oh, ini kan nanti bakal berkelanjutan atau sebagainya,’ toh kalau kita lihat tentang Hardiknas sama May day kemarin, aksinya ini yang nge-stuck sampai situ-situ saja, enggak berkelanjutan. Jadi, pembawaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya emang enggak ada yang berkelanjutan gitu,” lanjutnya.
Tak tanggung-tanggung, Teguh menilai bahwa kesalahan BEM Unsika adalah mengadakan aksi yang belum terstruktur, tidak memahami ranah kewenangan pemerintahan, sampai asumsi bahwa mereka hanya mengutamakan aksi.
“Kesalahan yang pertama, kalau dia mengadakan konsolidasi maupun aksi itu belum terstruktur. Mungkin ya mohon maaf saya bilang sih belum pahamlah ranahnya. Ini loh kewenangannya Pemda, inilah kewenangannya presiden, inilah kewenangannya dari DPR. Dia (BEM-U) belum paham kewenangan situ. Dia mau yang penting ada aksi,” kritiknnya.
Menyoal apakah BEM-KM FH sudah mengajukan penolakan atau memberikan saran sebelum aksi, Teguh mengaku bahwa ia bahkan sudah memberi saran jika aksi nasional ataupun daerah tidak terlaksana, lebih baik mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi terkait MBG.
“Kami sudah ngasih saran ke BEM-U kalau seandainya memang enggak jadi di nasional maupun enggak jadi di daerah, mending kita ngajuin atas nama Aliansi Mahasiswa Unsika ke Mahkamah Konstitusi di Judicial Court gitu mengenai MBG,” tegasnya.
Akan tetapi, di tengah polemik alasan BEM Fikes dan BEM-KM FH menarik diri, Wakil Presiden Mahasiswa, Ikhsan Maulana, menyanggah bahwa menurutnya ketika rapat konsolidasi pertama dan kedua, pihak fakultas sudah sepakat untuk mengikuti aksi yang diselenggarakan oleh BEM Unsika.
“Rapat konsolidasi pertama, rapat konsolidasi kedua, (pihak) fakultas sepakat untuk mengikuti aksi yang kami selenggarakan ini. Karena segala sesuatu yang diputuskan oleh BEM Unsika itu berdasarkan keputusan secara bersama yaitu basis kerakyatan,” ujarnya saat diwawancarai secara langsung, Selasa (23/6/2026).
Menanggapi tuntutan nasional yang dibawa ke daerah, Ikhsan menyatakan bahwa tuntutan nasional pun akan berdampak ke daerah. Kemudian, aksi eskalasi nasional akan segera dilaksanakan, hanya saja di bulan Juli maupun Agustus bersama kampus besar lainnya.
“Kita melihat bahwasanya dampak dari nasional pun terdampak juga ke daerah gitu. Adapun untuk eskalasi ke nasional akan di eskalasikan besar di beberapa bulan selanjutnya Juli maupun Agustus bersama kampus-kampus besar lainnya,” jelasnya.
Potensi konflik horizontal akibat aksi yang dilaksanakan di Novotel Karawang Barat merupakan salah satu alasan BEM-KM FH menarik massa dari aksi. Ikhsan menanggapi ini dengan mengungkit bahwa aksi di kantor pemerintah daerah tidak pernah mendapatkan hasil, sehingga keresahan itu perlu dibawa ke jalan agar akses distribusi ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir elit dapat terhambat.
“Kami pernah melakukan aksi massa di kantor-kantor pemerintah daerah, akan tetapi sama sekali tidak pernah didapatkan atensi gitu kan. Yang mereka berikan hanya janji-janji manis dan angin-angin segar. Sehingga kami bawa keresahan kami turun ke jalan, karena kami ingin menghambat akses distribusi ekonomi yang kami lihat akses ekonomi itu hanya dikuasai oleh segelintir elit,” tuturnya.
Ikhsan melanjutkan, ia merasa evaluasi perlu dilakukan oleh internal fakultas masing-masing, karena Ikhsan percaya bahwa dari pihak BEM Unsika sudah mengagendakan gerakan berbasis kerakyatan. Sehingga Ikhsan berharap agar pihak fakultas dapat dengan baik mendistribusikan pengetahuan supaya tidak terjadi miskomunikasi.
“Saya rasa evaluasi ini harus dimulai dari internal fakultasnya masing-masing ya. Karena dari pihak BEM Unsika sendiri sebenarnya ketika melakukan aksi, kita ketika melakukan agenda-agenda gerakan yang berbasis kerakyatan, kita selalu konfirmasi terlebih dahulu. Kita terbuka dengan masukan narasi bahkan tuntutan sekalipun. Saya harap fakultas bisa dengan baik mendistribusikan pengetahuan ke setiap anggotanya sehingga tidak terjadi clash atau miskomunikasi di antara fakultas,” harapnya.
(NSK, USC)
