Memasuki pertengahan menuju akhir tahun masa kepemimpinan kabinet kerakyatan yang membawa embel-embel reformasi, atau kita sebut saja BEM Unsika, sepertinya kita perlu merenungkan sejauh mana perubahan yang sudah mereka hasilkan?
Kita perlu flashback mengingat postingan yang menampilkan angin-angin segar pada akun instagram reformasi.unsika. Wah, kalau diingat dan dibaca kembali, dalam jangka waktu 10 Januari hingga postingan selamat dan sukses untuk kedua paslon pada 25 Januari, kabinet kerakyatan ini berhasil hadirkan senyum tipis-tipis, karena janji manisnya samar-samar mereplika janji yang dilontarkan para tokoh-tokoh elit politis betulan. Hanya saja narasi kerakyatan membungkus janji manis tersebut supaya nampak berpihak kepada rakyat maroon.
Hebat, bahkan sebelum postingan kampanye dimulai, kedua paslon membuat surat cinta untuk rakyat maroon yang kurang lebih isinya menyatakan bahwa keresahan rakyat maroon juga mereka rasakan kok. Katanya ‘Kami pun sempat ada di posisi itu’ -ah lagu Perunggu kali. Mereka bilang, saat itu mereka juga menunggu sesuatu berubah, tetapi ternyata keadaan tetap begini-begini saja. Maksudnya, apakah per hari ini kabinet kerakyatan telah membuat sesuatu yang membuat kami, rakyat maroon, merasa keadaan sudah berubah?
Kemudian kita naik ke postingan atas, mereka posting visi dan misi. Wah, ini seru banget nih untuk dibahas. Visinya yang kusoroti adalah demokratis dan partisipatif. Salah satu momen yang bisa kita ingat kembali adalah masa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) universitas, masa-masa kericuhan yang tidak hanya dirasakan panitia dan mahasiswa baru (maba), bahkan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) atau yang lebih spesifik ke Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) turut merasakan kericuhan hingga kerugian.
Fyi, persoalan jemput maba dan kemungkinan pemotongan waktu kunjungan pada stand sebetulnya sudah jadi persoalan dan topik pembicaraan para ormawa sebelum PKKMB dimulai, tetapi menurut keterangan salah satu UKM pasca kericuhan terjadi, ia merasa kabinet kerakyatan dengan visi demokratis dan partisipatif ini tidak aktif melibatkan UKM dalam penyusunan strategi menghadapi aturan pelarangan jemput maba. Padahal, strategi ini juga memberi peluang untuk merugikan UKM.
Hal ini juga dibuktikan dalam kurang lebih satu minggu penuh, pasca PKKMB universitas berlangsung, kabinet ini jadi kelimpungan untuk datang ke sekretariat UKM-UKM untuk menyampaikan permintaan maaf, yang bahkan penulis tidak yakin apakah kabinet ini sudah berhasil menjangkau semua UKM yang dirugikan atau belum. Jadi, pemaknaan demokratis dan partisipatif bagi kabinet kerakyatan ini sebetulnya seperti apa?
Di tambah lagi, rasanya fenomena-fenomena pejabat lebih sibuk mengurus kepentingan-kepentingan tertentu daripada turun langsung ke keresahan mahasiswa jadi rahasia umum kerja-kerja kabinet kerakyatan. Kalau kita tarik sudut pandang mahasiswa yang tidak peduli-peduli amat dengan perpolitikan kampus, mungkin mereka juga tidak tahu menahu soal eksistensi pejabat-pejabat kabinet kerakyatan. Tetapi, memang tidak dapat dipungkiri ketika membahas mahasiswa tidak peduli perpolitikan kampus atau yang kita sebut saja sebagai mahasiswa apatis itu merupakan pilihan mereka untuk tidak ingin tahu, tetapi bukankah menunjukkan eksistensi dengan hadir dan berada di sekitar rakyat maroon setidaknya akan melengkapi konsep demokratis yang sudah digaung-gaungkan?
Ketika terjadi konflik-konflik tertentu yang nyata dirasakan di lingkungan sekitar rakyat maroon juga kabinet kerakyatan tidak terlihat membantu menyuarakan keresahan. Dalam beberapa case, justru hanya salah satu pihak yang terlihat dan berusaha untuk hadir di antara rakyat maroon. Sementara pihak lainnya terlihat sedang berupaya menjalin hubungan dengan organ-organ yang membawa kepentingan lainnya.
Visi dan Misi BEM Unsika periode 2026 pada akun instagram reformasi.unsika, Minggu (11/1/2026).
Kemudian kita berangkat ke misi. Poin pertama adalah poin paling klasik yang selalu dibawa oleh hampir semua paslon yang ingin memimpin, tak bukan dan tak lain dari aspirasi mahasiswa. Daripada kabinet kerakyatan, penulis pribadi justru lebih sering melihat akun BLM-BLM fakultas yang aktif memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Program kerja mereka juga jelas, memang untuk mengevaluasi dan membantu menjembatani aspirasi mahasiswa supaya nantinya disampaikan ke pihak sivitas.
Kemudian, apakah sampai saat ini kebijakan atau kegiatan-kegiatan kabinet kerakyatan sudah sesuai dengan apa yang jadi poin utama keresahan mahasiswa? Sepertinya mengadakan konsolidasi sebelum demonstrasi guna perumusan tuntutan bersama mahasiswa yang disesuaikan dengan keresahan mereka tidak cukup untuk mengakui bahwa kabinet kerakyatan sudah membuat sesuatu yang sesuai dengan aspirasi mahasiswa.
Poin kedua tampaknya kabinet kerakyatan perlu memahami kembali definitif dari inklusif supaya kemudian bersikap untuk memilih tindakan atau tata kelola seperti apa yang bisa menciptakan ‘inklusif’ tersebut. Pada kenyataannya, apakah sejauh ini kabinet kerakyatan sudah melihat kelompok-kelompok rentan? Sebetulnya kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi bagian dari kabinet kerakyatan itu punya peran seperti apa? HAM apa yang mereka perjuangkan? Jangan-jangan hanya dengan mengadakan acara 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) sebagai event besar, mereka sudah merasa berhasil menciptakan konsep ‘inklusif’ tersebut.
Padahal HAM adalah instrumen paling penting dan mendasar untuk menciptakan kepemimpinan yang berbasis pada rakyat. Ketika keresahan mahasiswa timbul, bukankah hak-hak mereka sebagai mahasiswa atau bahkan sebagai seorang manusia dicederai? Dan bukankah seharusnya kabinet yang menjunjung konsep kerakyatan justru memprioritaskan HAM sebagai instrumen sebelum hal-hal lain?
Pada poin ketiga, yang perlu disoroti memang kabinet ini punya ciri khas daripada kabinet kabinet sebelumnya, yakni hobi demonstrasi di kampus untuk formalitas. Kita ambil contoh demonstrasi Hari Bumi yang diinisiasikan oleh kabinet kerakyatan. Wah, lagaknya keren dengan mengadakan long march bersih-bersih kampus untuk kemudian sampahnya dikumpulkan dan di bawa ke depan gedung rektorat. Mereka juga membuat surat tuntutan yang berakhir ditandatangani oleh pihak rektorat.
Kemudian apa? Bagaimana realisasinya? Kalau memang demonstrasi ini sifatnya tidak formalitas, bukankah perlu ada pergerakan dari kabinet kerakyatan supaya pihak rektorat bisa bergerak? Janji manis penguasa yang dalam hal ini adalah pihak rektorat, perlu terus dipertanyakan terus-menerus hingga mereka betulan merealisasikan, seharusnya ini menjadi hal yang umum diketahui khalayak. Tetapi apakah kabinet ini mempertanyakan kembali? Atau memang tidak benar-benar ingin menghasilkan dampak yang nyata?
Poin keempat ini apa-apaan? Menguatkan budaya akademik dan tradisi berpikir kritis sebagai basis pembentukan intelektual mahasiswa. Daripada kabinet kerakyatan, kolektif yang tidak dinaungi oleh kampus justru lebih sering mengadakan diskusi yang betulan membentuk intelektual mahasiswa, apalagi jika yang disoroti persoalan masyarakat, meskipun diskusi mereka punya pola berulang dan terus berakhir pada ‘Kalau begitu solusinya apa?’ atau ‘Kita sebagai mahasiswa harus apa?’
Apa iya demonstrasi yang baru-baru ini dilakukan dan berhasil menyita perhatian netizen khususnya fans fanatik Gubernur Jawa Barat jadi pengakuan bahwa mereka sudah menciptakan mahasiswa yang punya intelektual terkait persoalan masyarakat?
Kemudian poin kelima katanya menyelaraskan pergerakan mahasiswa dengan dinamika pergerakan masyarakat, tetapi kabinet kerakyatan kok terasa pilah pilih ketika demonstrasi besar-besaran? Bahkan eksistensi mereka terasa punya dua jalur yang berbeda. Dalam beberapa aksi, kerap ditemukan satu pihak ikut turun, satunya lagi entah kemana mencari relasi-relasi yang akan jadi bekal untuk kehidupan pasca kepemimpinan, you know what I mean, lah. Maksudnya, jangankan berbicara tentang pergerakan mahasiswa, bahkan internal kabinet sendiri berpencar dalam pergerakan. Waduh, apakah ini ada kepentingan politik lainnya?
Nelson Mandela, Soe Hok Gie, dan Tan Malaka rasanya cuma jadi pemanis dalam feeds postingan akun reformasi.unsika. Kadang jadi bahan merenung, pasangan ini mencantumkan mereka sebagai tokoh cerminan untuk perubahan yang ingin diciptakan atau hanya untuk keren-kerenan? Jangan-jangan cuma supaya terlihat seperti abang-abangan aktivis yang belakangan ini menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai bahan bacaan. Bagus sih kalau betulan memberi dampak dan menciptakan perubahan, tetapi bagaimana kalau kabinet kerakyatan?
Naik lagi ada postingan program strategis. Ini 7 poin apa sih? Memang tidak terlihat secara langsung atau belum dijalankan? Yah, barangkali untuk menciptakan konsep demokratis yang digaungkan kabinet kerakyatan, apa tidak lebih baik jika mengadakan evaluasi atau temu dengan rakyat maroon, supaya konsep transparan yang dicantumkan pada visi dan misi itu tidak terasa sebatas formalitas.
Ini menurut ‘keyakinan penulis’, jadi seberapa jauh kabinet kerakyatan sudah menciptakan perubahan menurut kamu?
Penulis: Minggu
Desainer: Ajeng Putri Yunita
