Dalam dinamika pergerakan politik, ideologi kerap kali digunakan sebagai panduan yang menentukan arah berpikir, penafsiran masalah, serta visi kondisi terbaik sebuah peradaban seharusnya terjadi. Meskipun membahas fenomena sosial yang sama, setiap spektrum seringkali menawarkan pandangan yang terkadang bertolak belakang sehingga menciptakan sekat pemikiran yang kaku; antara kiri dan kanan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, lanskap penyebaran ideologi mengalami pergeseran total. Kini, distribusi setiap gagasan tidak hanya terpaku pada buku-buku tebal atau doktrin organisasi formal, melainkan berlalu-lalang dalam bentuk video singkat di algoritma media sosial (medsos). Fenomena ini memungkinkan siapapun dapat menyerap berbagai gagasan ideologi secara instan melalui layar ponsel.
Sebagai generasi yang tumbuh bersama pesatnya perkembangan teknologi digital, Generasi Z (Gen Z) mengalami kondisi di mana mereka terbiasa menyerap berbagai gagasan secara acak, tetapi disisi lain cenderung untuk tidak mengikatkan diri pada satu dogma politik secara utuh. Melihat fenomena tersebut, Dosen S1 Hubungan Internasional Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Prilla Marsingga, menilai bahwa keterbukaan informasi ini yang membuat karakter politik Gen Z cenderung lebih fleksibel. Alih-alih mengidentifikasikan diri pada spektrum tertentu, menurutnya Gen Z lebih mengedepankan asas pemanfaatan dan realitas praktis yang ditemui.
“Jadi lebih kepada melihat dari segi bagaimana asas pemanfaatan dari seorang figur politik, tapi tidak melulu tentang figur politik sekarang itu, karena mereka lebih bebas,” jelasnya saat diwawancarai langsung, Rabu (15/7/2026).
1. Penentu Arah Politik Gen Z
Fenomena tersebut kemudian membuat Gen Z sulit untuk dikategorikan ke dalam salah satu spektrum konvensional, baik sosialis, liberalis, maupun konservatif. Selain tidak terikat pada satu ideologi, karakter ini sekaligus membentuk perbedaan mendasar antara Gen Z dengan generasi terdahulu. Jika gerakan politik generasi seperti Milenial atau Boomer cenderung disalurkan atau diarahkan melalui organisasi formal, pergerakan Gen Z lebih ditentukan oleh viralitas di ruang digital. Kondisi ini membuat pergerakan mereka bergantung pada isu yang sedang ramai diperbincangkan di medsos. Meski begitu, Dosen Ilmu Pemerintahan Unsika, Haura Atthahara, menegaskan bahwa sikap tersebut bukan berarti menandakan jika Gen Z apatis atau tidak tertarik pada politik, melainkan hanya mengalami disorientasi dalam menentukan haluan politik. Namun, ia juga memperingatkan bahwa dengan mengandalkan viralitas membuat suatu fenomena juga cepat untuk terlupakan, dan hal tersebut merupakan salah satu kekurangan yang dimiliki Gen Z.
“Viral itu juga sesuatu hal yang sifatnya, teman-teman harus tahu sifatnya ini juga itu tentu akan cepat dilupakan oleh orang. Itu yang menjadi kelemahan yang dimiliki oleh si Gen Z ini,” tegasnya saat diwawancarai langsung, Jumat (7/8/2026).
Senada dengan dampak yang disayangkan Haura, Prilla tidak memungkiri jika viralitas medsos memiliki sisi positif, terutama dalam meningkatkan mobilitas pengumpulan massa. Menurutnya, fenomena gerakan seperti ‘Indonesia Gelap’ yang terjadi pada pertengahan 2024 dapat menjadi salah satu bukti betapa cepatnya eskalasi pergerakan politik yang berasal dari satu pemantik di medsos.
“Nah, itu kan gerakannya Gen Z itu kan. Jadi cepat sekali memobilisasi gerakan melalui media sosial itu,” ucapnya.
Selain terbukti ampuh menggalang aksi massa, bergantung pada kualitas yang dipaparkan, platform-platform visual seperti Tik-Tok maupun Instagram justru dapat menjadi gerbang pertama bagi Gen Z untuk mengakses literasi politik. Melalui algoritma yang disediakan aplikasi, paparan video singkat tentang Marxisme hingga kapitalisme secara tidak sengaja dapat melewati layar ponsel mereka sehingga memantik rasa ingin tahu.
“Nah, itu kan berarti membantu Gen Z itu untuk terpapar ya, terpapar sama informasi yang itu belum dia ketahui,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia tetap menyayangkan bahwa paparan informasi tersebut sering kali sekadar berhenti di permukaan. Mayoritas sekadar menonton konten viral tanpa berupaya untuk melakukan penelusuran literasi lebih dalam.
“Tapi sayangnya seringnya itu Gen Z itu berhenti di situ gitu kan. Berhenti diviralitas media sosial dan tidak lebih ditinjau lagi,” tambahnya.
2. Apakah Kita Tetap Memerlukan Ideologi?
Di samping mempercepat penyebaran informasi terverifikasi, kemudahan akses digital turut membuka gerbang yang lebar bagi maraknya disinformasi. Masifnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) juga acap kali berperan dalam mengaburkan batasan antara kebenaran dan kebohongan informasi. Guna menghindari dari bias informasi yang tersebar bebas tersebut, Haura menegaskan bahwa Gen Z tidak boleh hanya terpaku pada gelombang viralitas semata. Oleh karena itu, ia menilai bahwa ideologi memiliki peran yang krusial, yaitu berfungsi sebagai kompas yang memandu sistem pemikiran individu dalam mengambil keputusan.
“Karena ideologi itu adalah cara pandang ya. Kalau kita enggak punya framework, kita enggak punya prinsip, kita enggak punya sistem pemikiran yang menjadi pedoman kita untuk mengambil keputusan,” tegasnya.
Baginya, selama masih berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan, spektrum ideologi yang dipilih Gen Z bukan lah suatu masalah. Baik menganut paham liberalisme maupun sosialisme, poin utamanya bukan terletak pada label ideologi yang dipilih, melainkan pada daya kritis serta kedalaman pemahaman dalam merespon isu sosial-politik. Selain itu, ia juga memberikan alternatif praktis bagi Gen Z yang mungkin merasa asing atau kesulitan dalam mencerna teori-teori rumit ideologi. Menurutnya, nilai-nilai ajaran dari masing-masing agama dapat menjadi landasan awal dalam mempelajari serta membentuk pola pikir serta etika berpolitik.
“Saya rasa semua agama juga akan mengarahkan itu ya, akan mengajarkan hal-hal yang tepatnya baik,” tambahnya.
Pada akhirnya, pergerakan politik tidak boleh berhenti hanya di tingkat viralitas yang bersifat sementar. Meski Prilla mengakui bahwa bersuara melalui medsos dengan sekadar menekan fitur berbagi, menggugah ulang, atau komentar, merupakan partisipasi politik paling sederhana, tetapi ia mengingatkan bahwa substansi pergerakan politik yang ideal adalah keberlanjutan. Dalam hal ini, peran Gen Z diharapkan tidak sekadar menyebarkan konten-konten politik agar viral, melainkan turut merancang serta menciptakan suatu kebijakan.
“Ada sustainability-nya, ada keberlanjutannya gitu. Jadi enggak sekedar dari viralitas tapi be policy maker gitu,” tegasnya.
Penulis: MOS, MRZ
Desainer: Chika Dwi Prasetya
