Indonesia salah satu negara kaya akan sumber daya alamnya, dari dataran tinggi hingga dataran rendah begitu melimpah. Pada tahun 2024, menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) dari hasil penelahaannya, kepulauan di Indonesia bertambah menjadi 17.380 pulau karena sebuah dinamika geografis yang dipengaruhi oleh faktor alam, seperti sedimentasi pada daratan pulau, abrasi, atau penyatuan dengan dataran lain.

 

Dari sumber daya alam melimpah, dan berjajarnya pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim karena mempunyai sumber daya laut yang amat kaya. Ironisnya, ketika kita melihat fakta di lapangan, masih banyak masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan kecil dan masih dalam kehidupan ekonomi yang sulit. 

 

Di balik laut yang luas dan melimpahnya ikan-ikan, sampai saat ini tersimpan persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses distribusi penjualan sehingga ikan-ikan hasil tangkap nelayan hanya dihargai murah. Dari sumber daya laut sangat amat kaya, kenapa orang yang hidup paling dekat dengan laut begitu miskin?

 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh struktur ekonomi yang tidak berpihak pada nelayan kecil. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024, nelayan di Indonesia sendiri bisa mencapai 3,2 juta lebih.

 

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan upaya dari KKP yang menjadi program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan nelayan. 

 

Program KNMP sudah berjalan dari tahun 2025. Pada KNMP tahap 1, KKP menggelontorkan anggaran sebesar 2,2 triliun untuk 65 kampung yang terseleksi dan sesuai kriteria untuk mendapatkan program ini. Kriteria daerah yang mendapatkan program KNMP, minimal 80% penduduk desa tersebut berprofesi sebagai nelayan. Dan pada program KNMP tahap 2, yang akan berjalan di tahun ini, menggelontorkan dana sebesar 800 juta lebih pada 35 kampung.

 

Namun, masih banyak daerah pesisir nelayan yang tidak mendapatkan program tersebut karena gagal dalam pengajuan proposal, sehingga masalah kemiskinan struktural di daerah tersebut tidak dapat terselesaikan. Alasan tidak diterimanya proposal dari daerah yang mengajukan adalah karena luas lahannya kurang dari 1 hektar.

 

Kurang meratanya pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih terlihat jelas, terutama di wilayah Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Sementara itu, di kawasan Pulau Jawa, sebaran program kampung nelayan sudah cukup merata, namun belum tersebar ke daerah-daerah terpencil. Masih banyak nelayan kecil yang belum merasakan kesejahteraan hidup, seperti memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dan pendidikan untuk anaknya. Nelayan-nelayan kecil masih banyak merasakan keberatan dalam pembelian bahan bakar, harga ikan terus-menerus fluktuatif, sehingga para nelayan masih belum merasakan dampak begitu signifikan dari adanya program tersebut.

 

Selain tidak meratanya pembangunan infrastruktur program KNMP, sebaran tenaga kerja penyuluh kampung nelayan masih belum maksimal. Dengan jumlah 273 penyuluh yang ditempatkan pada 65 kampung nelayan, itu sudah berjalan dari tahun kemarin. Secara perhitungan seharusnya dalam satu titik tempat terdapat 4 penyuluh, namun satu tempat hanya ada 2 penyuluh yang turun lapangan, bahkan terdapat satu tempat kampung nelayan di Kepulauan Riau hanya ada 1 penyuluh.

 

Banyak penyuluh mendapatkan penugasan untuk memberdayakan para nelayan, tetapi yang turun ke lapangan hanya sedikit. Hal seperti ini hanya bentuk pemenuhan administrasi, bukan sebagai proses kelembagaan. 

 

Anggaran yang dialokasikan untuk penyuluh dan program kampung nelayan begitu besar tetapi penyuluh masih banyak belum bekerja di lapangan. Dari banyaknya penyuluh yang ada hanya sekadar memenuhi administrasi saja, toh, program ini juga masih belum merata ke seluruh daerah nelayan. Dan masih banyak nelayan yang masih berada di siklus kemiskinan struktural.

 

Penulis: tungea

Desainer: Ajeng Putri Yunita